Pidie, Kompas – Tujuh orang dipastikan tewas dan delapan lainnya belum
ditemukan setelah banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kecamatan
Tangse, Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (10/3) malam.
Banjir juga menghancurkan 100-an rumah dan membuat jalur Provinsi Kabupaten
Pidie-Meulaboh terputus total. Belum ada data pasti mengenai jumlah korban
tewas. Namun, hingga Jumat malam, baru tujuh korban ditemukan. ”Kami
tegaskan, korban meningg …

Berita Selengkapnya :
http://www1.kompas.com/read/xml/2011/03/12/04473820/banjir.bandang.di.aceh

Mentawai, Kompas – Manajemen bencana gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tidak berjalan dengan baik. Hingga tiga bulan setelah bencana, persoalan dasar pengungsi, seperti kebutuhan hunian sementara dan kesehatan, belum terselesaikan. Pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab.

Dari pantauan lapangan, Rabu (9/2), kondisi korban bencana di Mentawai masih memprihatinkan. Sebagian pengungsi tinggal di tenda-tenda kain yang kebanjiran jika hujan. ”Kalau hujan, kami terpaksa tidur di tanah yang basah beralas tripleks atau kardus,” kata Januarius, Kepala Dusun Konik, Desa Malakopat, Kecamatan Pagai Selatan.

Warga juga mengeluhkan kekurangan bahan makanan karena bantuan makanan dihentikan sejak sebulan terakhir. ”Kami hidup dari sisa bantuan bulan lalu. Sekarang tidak ada lagi bantuan makanan,” kata Rinto, warga di lokasi relokasi di Kilometer 37, Kecamatan Pagai Selatan. Selain itu, sanitasi yang buruk dan kurangnya air bersih menyebabkan penyakit campak merebak.

Koordinasi bermasalah

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, pemerintah daerah harus lebih berperan dalam penanganan Mentawai. Sesuai instruksi presiden, bencana Mentawai dikategorikan sebagai bencana daerah.

”Yang bisa kami lakukan adalah membentuk tim pemantau teknis (TPT) yang merupakan kepanjangan tangan BNPB dan berkantor di lokasi bencana. TPT akan mengawal penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bersama pemda yang anggarannya Rp 1,1 triliun,” kata Sutopo.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar Harmensyah menginginkan agar proses rekonstruksi dan rehabilitasi segera dilakukan. Dia mengkritik diperpanjangnya masa tanggap darurat sampai empat kali oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Hendri Dori Satoko, proses rehabilitasi belum bisa dilakukan karena kebutuhan dasar pengungsi belum selesai. Karena itu, masa tanggap darurat diperpanjang hingga akhir Februari walau pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dia mengharapkan BNPB lebih berperan dalam penanganan bencana di Mentawai. Penyebabnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dia nilai belum bekerja dengan baik. Indikator itu terlihat dari banyaknya masalah di pengungsian, seperti kerawanan pangan, merebaknya wabah penyakit, hunian sementara yang belum selesai, dan buruknya pelayanan pendidikan untuk anak-anak korban bencana.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Judas Sabalagget mengatakan, jajarannya masih berupaya mengatasi seluruh persoalan dasar pengungsi dan korban bencana tsunami. Ia menambahkan, kalaupun pemda merasa memerlukan lagi bantuan BNPB atau pemerintah pusat, itu akan dilakukan lewat jalur dinas resmi dan tidak akan dibuka kepada publik.

Manajemen bencana

Eko Teguh Paripurno, Direktur Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, mengatakan, penanganan bencana di Mentawai mencerminkan buruknya manajemen bencana di negeri ini. Selain masalah koordinasi pusat dan daerah yang belum berjalan dengan baik, hal itu juga menunjukkan belum siapnya daerah dalam mengatasi bencana.

”Mestinya ada mediasi pusat dengan daerah. Kalau memang sumber daya daerah tidak ada, pemerintah pusat harus mengambil alih. Karena jika terus dibiarkan, nasib korban bencana akan tambah sengsara,” katanya.

Teguh juga mengkritik cara penentuan suatu bencana sebagai bencana nasional atau daerah. Menurut dia, sejak awal penentuan Mentawai sebagai bencana daerah patut dipertanyakan. ”Ukurannya belum jelas karena belum dilihat kemampuan daerah dalam menangani bencana,” kata Teguh.

Kemampuan itu juga harus diukur pada kondisi sosial, sumber dana atau modal ekonomi, dan daya dukung alam. ”Walaupun skala kerusakan sama, bisa jadi kemampuan daerah untuk mengatasi bencana berbeda-beda. Karena itu, tiap daerah harus menyusun pemetaan risiko bencana dan kemampuan tiap daerah,” katanya. (IND/INK/AIK)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2011/02/10/04100166/manajemen.bencana.kacau

Mentawai, Kompas – Para pengungsi di Pulau Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sulit mengakses pelayanan kesehatan. Di sejumlah titik pengungsian kini merebak campak pada anak.

Puskesmas terdekat berada di Sikakap, Pulau Pagai Utara. Untuk menuju ke sana, warga menempuh perjalanan darat sejauh 32-40 kilometer, lalu menyeberang ke Sikakap dengan perahu kecil.

Karena itu, warga memilih berobat di Posko Induk Palang Merah Indonesia (PMI) di Minas, Pagai Selatan, atau menunggu klinik keliling PMI datang ke lokasi pengungsian. Namun, pelayanan kesehatan PMI kini berhenti. Organisasi kemanusiaan itu kekurangan dokter sehingga klinik keliling PMI tidak lagi mendatangi lokasi pengungsian.

”Lima hari lalu, dua dokter dan dua perawat pulang ke Padang,” kata Engla, seorang perawat di Posko Induk PMI di Minas, Senin. Sebagai perawat, Engla tidak berwenang mendiagnosa dan memberi resep kepada pengungsi yang sakit. ”Obat yang saya berikan paling-paling obat demam atau obat sakit kepala,” katanya. Read the rest of this entry →